Situasi nasional saat ini disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, membutuhkan upaya konsolidasi demokrasi. Pasalnya, sampai saat ini demokrasi yang dianggap alat untuk menyejahterakan rakyat, tidak juga menunjukkan hasilnya."Semangat gerakan perubahan pascareformasi, sangat besar. Demokrasi dianggap sebagai solusi menyejahterakan rakyat. Tapi sampai sekarang itu tidak terjadi," kata Ketua DPD KNPI Sumut, Sugiat Santoso, dalam Dialog Konsolidasi Demokrasi, di Aula IMT-GT Biro Rektor USU, Sabtu (27/2).
Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini malah menimbulkan banyak kegaduhan. Ironisnya, kegaduhan itu terjadi di berbagai lembaga dalam sistem politik. “Akhirnya, demokrasi yang awalnya dianggap akan menyejahterakan rakyat, malah bermetamorfosis sebagai alat yang menjerumuskan rakyat,” katanya.
Karena itu kata dia, institusi DPR yang saat ini dipimpin Ade Komaruddin, sosok yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa, harus mengembalikan arah demokrasi itu. Penguatan demokrasi, menurut Sugiat, bisa dilakukan dengan revisi UU Pemilu, UU Parpol, atau regulasi lain.
Dia menambahkan, eksistensi lembaga DPR sangat bergantung pada rekrutmen yang digunakan. “KNPI mendorong DPR untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif lewat regulasi. ,” pungkasnya.
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, yang hadir dalam dialog itu mengatakan, saat ini demokrasi di Indonesia memang terkesan sudah salah kaprah. Demokrasi musyawarah mufakat yang dianut bangsa ini lewat UUD 1945 digantikan dengan demokrasi liberal yang mengutamakan voting.
"Prosedur demokrasi memang berjalan. Tapi demokrasi berkualitas sama sekali tidak terjadi. Ini jadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Kalangan mahasiswa kami harap menjadi motor memperbaiki kondisi demokrasi," bebernya.[rgu]
KOMENTAR ANDA