Pemerintah ditantang untuk terus melakukan program yang berguna bagi nelayan, meski menerima banyak kritikan terhadap kinerjanya selama ini.Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, sejumlah program ril bagi nelayan sedang dinantikan yang nantinya merugikan para nelayan apabila tidak terwujud.
"Menteri KKP dikritik ya itu biasa dong, bukan berarti program-program nyata untuk nelayan jadi mandek. Tentu banyak juga program pemerintah yang sangat dinantikan nelayan untuk segera direalisasikan. Menteri Susi secara umum sudah memiliki basis program yang dipersiapkan bagi nelayan," ujarnya di Jakarta, Minggu (28/2).
Menurut Siswaryudi yang juga Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia, saat ini program pemberian asuransi gratis bagi satu juta nelayan sedang dipersiapkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Selain itu, program bantuan kapal dan alat tangkap gratis serta program pendidikan anak nelayan pun sudah mulai dilaksanakan.
"Saya kira, menteri KKP sudah mulai melakukan program yang konkrit dan langsung bisa dirasakan nelayan manfaatnya. Banyak juga program menteri yang bagus-bagus dan mendapat dukungan langsung dari nelayan itu sendiri," paparnya.
Lebih lanjut, anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim Nasional ini menyampaikan, kritik bagi kinerja adalah hal lumrah dan pastinya untuk memacu kinerja yang lebih baik lagi.
"Anggaplah itu sebagai motivasi untuk kerja yang lebih baik lagi. Nelayan tentu akan mendukung pemerintah mewujudkan program-program nyata bagi nelayan itu sendiri kok," pungkas Siswaryudi.
Sebelumnya, pada Kamis lalu (25/2) Menteri KKP Susi Pudjiastuti mendapat banyak kritik saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama asosiasi, pengusaha, dan nelayan. Disebut bahwa Menteri Susi tidak melakukan apa-apa. Pembahasan menyimpulkan bahwa masih sangat perlu dilakukan kajian komperehensif terkait dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pertemuan itu juga, disepakati pembuatan petisi yang diarahkan ke Presiden Jokowi untuk lebih memerhatikan nelayan, pengusaha perikanan yang sengsara karena terdampak kebijakan pemerintah. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA