Wacana pemerintah kembali memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM) patut dipertanyakan. Pasalnya, masalah utama atau kontradiksi pokok bukanlah soal subsidinya, tapi soal ketidakmampuan negara dalam mengelola kekayaan alam bangsa."Seolah-olah defisit anggaran disebabkan karena mensubsidi rakyat. Lagi-lagi rakyat yang dijadikan kambing hitam," kata Sekjen Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Arif Hidayatullah, Kamis (25/2).
Menurut dia, harusnya pemerintah paham langkah apa yang harus diambil. Selama ini minyak diekspor dalam bentuk minyak mentah yang tentu saja membuat harga jualnya murah, dan berimbas pada pendapatan negara.
Hal ini dipertegas oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro yang mengatakan bahwa, pendapatan negara pd tahun ini akan meleset sekitar Rp 290 trilliun di bawah target dikarenakan anjloknya penerimaan Negara dari minyak bumi dan komoditas.
Sehingga, menurutnya, memotong kembali subsidi bukan solusilah. Solusi atau jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara menasionalisasi aset-aset strategis tambang mintak yang dikuasai asing.
"Selain itu, bangun industri nasional untuk pengelolaan minyak secara mandiri, yang di lain hal dapat menciptakan lapangan pekerjaan," tukasnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA