Ketua Komisi D DPRD Medan: Hentikan Proyek Saluran Limbah

Ketua Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu meminta agar Pemerintah Kota Medan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) agar memastikan adanya perbaikan jalan yang rusak akibat pengerjaan proyek saluran pembuangan limbah dan sanitasi (Metropolitan Sanitation Management and Health Project/MSMHP). Hal ini disampaikannya menanggapi informasi penundaan penyelesaikan pekerjaan tersebut sembari menunggu audit BPK yang terungkap dalam RDP Komisi D DPRD Sumut dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Menurutnya jika pekerjaan tersebut ditunda maka kerugian ada pada masyarakat Kota Medan sehingga Pemerintah Kota harus turun tangan.

"Ini harus dijemput oleh Pemko Medan. Harus dapat dipastikan waktu perbaikan jalan itu. Jangan jalanan di Kota Medan dibiarkab kupak-kapik," kata Sabar Syamsurya Sitepu kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Rabu (24/2).

Hal ini, kata Sabar, sangat penting mengingat masyarakat Kota Medan sudah mengeluh dengan kondisi jalan sekarang.

"Jangan gara-gara proyek pusat dan menjadi tanggungjawabnya, Pemko Medan yang disalahkan," katanya.

Pada prinsipnya, sebut Sabar, masyarakat Kota Medan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas proyek yang dikerjakan di Kota Medan. Namun, janganlah kiranya proyek tersebut lebih besar biaya memperbaiki jalannya, dari pada biaya pengerjaan proyek itu sendiri.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi ini terjadi akibat perencanaan tidak matang. "Setahu saya, kontraktor itu bekerja sesuai perencanaan, apalagi waktu pengerjaannya diperpanjang. Kalau begini kondisinya, berarti perancanaan tidak matang," ujarnya.

Kepada Kementria PU dan Pera, Sabar, meminta untuk segera mencari rekanan pengganti pengerjaan proyek MSMHP itu, sehingga proyek tersebut tidak terbengkalai terlalu lama dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Medan.

Diketahui, akibat pengerjaan proyek MSMHP, sejumlah ruas jalan di Kota Medan hancur, seperti Jalan Gaharu, Jalan Bukit Barisan dan Jalan Karakatu. Bahkan, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam atau patching dan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.[rgu]