Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lagi mengalami dualisme. Semua pengurus dan kader PPP kembali ke kepengurusan hasil Muktamar Bandung.Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum versi Muktamar Bandung, Hasrul Azwar, kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (23/2).
"DPP PPP sekarang cuma satu. Tidak ada pengurus hasil Muktamar Surabaya, maupun Jakarta. Kita semua kembali ke Muktamar Bandung," tegasnya.
Menurutnya, "Kembali ke Muktamar Bandung" sudah memiliki legal standing yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
"Dia (Yasonna) sudah mengesahkan kembali susunan kepengurusan kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung. Dengan personil Ketua Umum Suryadharma Ali, Sekjen Romarhurmuziy dan Bendahara Umum Mahmud Yunus," ujar Hasrul.
Dengan adanya SK tersebut, PPP hasil Muktamar Bandung meresponsnya dengan menyelenggarakan Mukernas yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, pada esok hari (Rabu, 24/2). Mukernas tersebut akan dihadiri 34 DPW, namun yang sudah terkonfirmasi hadir baru 32 DPW.
Mukernas juga akan dihadiri oleh pengurus yang disahkan Menkumham baik pimpinan majelis, pimpinan mahkamah partai, majelis pertimbangan, dan dihadiri oleh ketua dan sekretaris DPW PPP se-Indonesia yang disahkan hasil Muktamar Bandung.
"Mukernas akan mengambil keputusan masa perpanjangan DPW-DPC (Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang). Sebab selama ini ada pengurus kembar. Setelah Mukernas, diharapkan kondisi DPW dan DPC juga normal lagi. Konflik tidak ada lagi," tambah dia.
Pada Mukernas besok, isu utama yang akan dibahas adalah jadwal penyelenggaraan Muktamar PPP ke-VIII. Selain itu, PPP juga akan menyepakati sikap dalam beberapa isu lain termasuk LGBT, peredaran narkoba, dan terorisme.
"Masalah LGBT menjadi perhatian utama. Ibarat penyakit harus diobati," ujar Hasrul.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA