Wakil Fraksi Gerindra DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan alasan utama mereka untuk menolak revisi UU KPK disebabkan adanya unsur pelemahan dalam draft yang diajukan. Namun anehnya, menurut Gus beberapa rekan-rekannya di DPR RI justru mengajukan hak inisiatif untuk mengajukan revisi UU KPK tersebut.
"Pada waktu itu saya atas nama Fraksi sudah menolak," katanya Senin (22/2).
Beberapa unsur yang dianggap akan melemahkan KPK diantaranya penghapusan kewenangan menyadap oleh KPK.
"Kita tahu sesungguhnya senjata KPK itu penyadapan. Banyak kasus besar terbongkar karena penyadapan. Lalu ada lagi diusulkan badan pengawas KPK yang diproses pansel dan ditunjuk presiden. Itu nanti ujung-ujungnya keputusan KPK ke presiden juga. Padahal mereka lembaga independen," ujarnya.
Itulah, kata Gus, alasan kenapa Gerindra konsisten menolak dari awal. Dan diakuinya luar biasa tekanan yang datang ke fraksi gerindra.
"Pekan lalu revisi UU KPK dipaksakan ke paripurna. Tapi gagal lagi. Mungkin Selasa [hari ini-red] atau Kamis depan akan dibawa lagi ke paripurna. Jadi itu memang dipaksakan," ungkapnya
Soal sikap presiden yang menunda revisi UU KPK, Gus tak mau berkomentar banyak.
"Bagi saya apa yang berjalan sekarang itulah sikap Presiden. Mereka sebenarnya menginginkan revisi UU KPK," sebutnya.
Dia mendengar kabar penudanaan pembahasan revisi UU KPK Kamis lalu karena Presiden menelepon Ketua DPRRI dari AS minta ditunda sampai dia tunggu pulang.
"Kalaupun mau mengambil pencitraan dengan kemudian menolak revisi itu lagi ya mudah-mudahan saja. Tapi itu bukti inkonsistensi karena apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM ke
DPR RI berkali-kali adalah sebenarnya sikap Presiden dari awal," tutur Gus.
"Kalau ditunda lagi berarti berarti pemerintah akan mencari waktu lagi untuk membahasnya. Asyik itu saja kerja kita. Buang waktu terus untuk itu. Pemerintah selalu katakan ingin perkuat KPK tapi
faktanya malah memperlemah. Bahkan ada yang mengatakan pemerintah ingin membunuh KPK," demikian Gus.[rgu]
KOMENTAR ANDA