
Sekretaris Jendral Kemendagri, Yuswandi A Temenggung mengatakan, dari waktu ke waktu orientasi ini akan terus mengalami perbaikan. Salah satunya adalah berkordinasi dengan Lemabaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
"Dari segi pengembangan komptensi, terutama yang menyangkut kebutuhan kekinian dari kepala daerah terpilih ini," kata Yuswandi usai melantik Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi di Jakarta, Jumat (19/2).
Menurut dia, untuk menghindari keterlibatan kepala daerah dengan masalah hukum, pihaknya juga akan memberikan materi soal peraturan dan rambu-rambu kebijakan. Begitu juga soal kepemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kepala BP SDM Kemendagri, Teguh Setyabudi menambahkan, pada pertengahan tahun ini Kemendagri akan memperioritaskan agenda OKPPD kepada bupati/walikota terpilih yang baru dilantik. BP SDM akan mulai menata berbagai sisi kurikulim dan metode pembalajaran nanti.
"Kita juga akan coba tingkatkan, bagaimana program revolusi mental jadi bagian dari orientasi itu. sehingga minimalisir kepala daerah terjerat kasus hukum. InsyaAllah juga melibatkan berbagai pihak seperti KPK," ujar Teguh.
Bukan hanya para bupati/walikota, Kemendagri rencananya juga akan memberikan pelatihan kepada para camat. Menurut dia, berdasarkan data dari Mendagri Tjahjo Kumolo, ada 58 persen camat tak paham ilmu pemerintahan, makanya perlu pembinaan. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA