Panggung Rakyat Pelantikan Kdh jadi Ajang "Cari Muka" Buat T Erry Nuradi

Panggung rakyat di Lapangan Merdeka yang dibangun dalam rangka memeriahkan Pelantikan Bupati/Walikota di Sumatera Utara (Sumut) mendapat kritik dari kalangan anggota dewan. Panggung yang menjadi tempat selebrasi seluruh pasangan kepala daerah usai dilantik oleh kementerian dalam negeri yang diwakili oleh Plt Gubernur Sumut T Erry Nuradi, serta diisi oleh penampilan 3 orang artis ibukota Yuni Shara, Vicky Shu dan Ermy Kullit tersebut dinilai sangat melenceng dari konsep panggung rakyat.

Politisi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan mengatakan seharusnya panggung rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan mereka kepada seluruh pasangan kepala daerah yang dilantik dan menjadi panggung bagi seluruh kepala daerah untuk menyampaikan komitmennya untuk bekerja bagi kepentingan rakyat.

"Yang kita lihat tadi, tak satupun rakyat yang diberikan panggung disana. Melainkan yang dapat panggung hanya para kepala daerah yang dilantik dan T Erry Nuradi untuk menunjukkan "Narsisme" didepan rakyat," katanya melalui pesan tertulis kepada medanbagus.com, Rabu (17/2).

Sutrisno menilai, konsep acara diatas panggung rakyat tersebut menjadi jauh melenceng dari konsep yang seharusnya. Menurutnya acara diatas panggung yang hanya diisi selebrasi dan acara bernyanyi bersama T Erry Nuradi dan para kepala daerah yang baru dilantik serta diiringi artis ibukota tersebut justru lebih mengarah pada ajang "cari muka" T Erry Nuradi didepan publik Sumatera Utara.

"Tak satupun acara itu diberikan kepada rakyat. Yang kita saksikan menikmati panggung itu justru mereka yang melantik dan yang dilantik, lalu rakyatnya dimana? Mengapa rakyat masih harus dikibuli? Dieksploitasi? Yang terjadi diatas panggung adalah narsisme para elit yang diselingi goyangan dari artis ibukota, kemudian, selfie, wefie. Mereka bergantian bernyanyi dengan jatah Plt. Gubernur tentu lebih besar sebagai boss yang sedang ingin direbut hatinya oleh para bawahannya yang hendak cari muka. Mengapa mereka tega melakukan itu kepada rakyat Sumatera Utara?," sebutnya.

Sutrisno yakin, penyelenggaraan acara tersebut tetap menelan dana yang besar meski T Erry mengatakan konsep tersebut dilakukan secara sederhana. Besarnya biaya ini menurutnya bahkan memicu adanya isu setiap kepala daerah yang dilantik ikut "patungan" untuk menanggung biayanya.

"Kalau sudah begini tentu uang yang dipakai berasal dari rakyat yang harusnya masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut," demikian Sutrisno.[rgu]