Kdh Baru Harus Ingat Sumut Punya Reputasi Buruk Soal Korupsi

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar mengingatkan bahwa Sumatera Utara memiliki reputasi yang sangat buruk dalam persoalan korupsi. Deretan panjang daftar kepala daerah baik gubernur maupun bupati serta walikota yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir menurutnya harus menjadi pembelajaran penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik untuk tidak melakukan korupsi.

"Mereka harus ingat Sumut ini salah satu daerah paling rawan korupsi di Indonesia. Jangan pula mereka menambah deretan nama-nama kepala daerah yang nantinya berakhir di penjara karena korupsi," katanya, Rabu (17/2)

Sebelumnya dalam amanah pelantikan, Plt Gubernur Sumut T Erry Nuradi juga sudah mengingatkan agar seluruh kepala daerah yang baru dilantik langsung bekerja untuk kemakmuran rakyat dan menghindari sifat memperkaya diri sendiri.

"Semoga menjadi kepala daerah yang amanah," ujarnya.

Diketahui puluhan kepala daerah asal Sumatera Utara pernah "menginap" di penjara karena kasus korupsi. Catatan yang dihimpun medanbagus.com setidaknya terdapat 14 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum karea korupsi diantaranya Abdillah (mantan Wali Kota Medan), Ramli Lubis (mantan Wali Kota Medan), Hidayat Batubara (mantan Bupati Mandailing Natal), Rahudman Harahap (mantan Wali Kota Medan), Syamsul Arifin (mantan Gubernur Sumut/mantan Bupati Langkat).

Kemudian RE Siahaan (mantan Wali Kota Pematang Siantar), Raja Bonaran Situmeang (mantan Bupati Tapanuli Tengah),  Basyrah Lubis (mantan Bupati Palas), Pandapotan Kasmin Simanjuntak (mantan Bupati Toba Samosir/belum dieksekusi), Monang Sitorus (mantan Bupati Tobasa), Zulkarnain Damanik (mantan Bupati Simalungun), Hukuasa Ndruru (mantan Wakil Bupati Nias Selatan) dan Gatot Pujonugroho (Gubernur nonaktif Sumut).[rgu]