Kinerja DPR secara kelembagaan selama 1 tahun paska pemilu 2014 masih belum terasa menggebrak. Kepercayaan rakyat terhadap DPR secara kelembagaan masih rendah. Terbukti dengan survey yang dilakukan berbagai lembaga survey kredible yang masih menempatkan DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan yang rendah bersama aparat penegak hukum seperti Kepolisian.
Berbeda dengan TNI yang hancur reputasinya paska reformasi 98, dalam waktu relatif cepat kurang lebih 18 tahun berhasil mereformasi dirinya dan kini berada sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dari publik
Kepemimpinan DPR yang baru di bawah Ade Komarudin harus lebih fokus mereformasi DPR. Kebijakan AKOM yang mengurangi masa reses DPR dari 3 minggu menjadi 2 minggu kemudian meniadakan anggaran untuk kunjungan keluar negeri bagi anggota, menjadi angin segar dan timbul harapan baru dari rakyat.
Masih banyak hal-hal lain yang butuh kebijakan yang lebih progresif dari pimpinan DPR semisal soal azas transparansi dalam pembahasan anggaran/APBN, keterlibatan publik yang lebih luas dalam proses legislasi sampai pada program alun-alun demokrasi sebagai panggung rakyat menyampaikan aspirasi.
"Untuk itu sebaiknya AKOM lebih baik fokus pada tugasnya melanjutkan reformasi DPR dan tidak tergoda pada dorongan orang-orang di sekelilingnya untuk ikut berkompetisi dalam bursa ketua umum partai Golkar dalam Munaslub tahun ini," kata Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhamad Adnan Rarasina lewat rilisnya, Minggu (7/2).
Kedepannya untuk lembaga negara sebaiknya mengikuti tradisi yang mulai di bangun oleh Presiden Jokowi di kabinet kerja bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan antara jabatan kenegaraan/publik dengan jabatan di partai politik.
Selain untuk menghindari conflict of interest juga agar pejabat yang bersangkutan fokus pada jabatan yang di embannya sesuai agenda reformasi yang anti KKN.[rgu]
KOMENTAR ANDA