Sampai saat ini saya belum pernah mendengar keributan apa yang dibuat oleh para pengikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), termasuk ancaman spesifik yang mereka rencanakan hingga pemerintah langsung memberi cap mereka sebagai organisasi terlarang. Demikian disampaikan oleh Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan saat berbincang dengan medanbagus.com, Senin (1/2). Namun demikian, karena negara sudah memutuskan bahwa mereka menjadi organisasi terlarang, maka kita juga harus menghormati negara karena penetapal label "terlarang" tersebut tentunya berdasarkan berbagai kajian dan informasi dari pihak berwenang.Sebaliknya menurut Sutrisno, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) hingga saat ini masih tetap berjalan dengan "mulus" ditengah masyarakat, padahal keberadaan mereka kerap hanya dianggap sebagai wadah pengorganisasian preman yang selalu meresahkan masyarakat.
"Dimana-mana premanisme di Kota Medan itu selalu melibatkan simbol-simbol OKP, itu tidak bisa kita pungkiri," katanya.
Kasus bentrokan yang terjadi antara dua OKP di Medan dalam berapa hari terakhir ini menurut Sutrisno menjadi salah satu bukti bahwa gangguan keamanan akibat keberadaan OKP tersebut sangat nyata. Masyarakat mengalami ketakutan yang luar biasa, dan petugas kepolisian dibuat kewalahan hingga harus meminta bantuan dari TNI untuk menjaga agar gangguan keamanan tidak meluas.
"Ini jadi salah satu fakta bahwa mereka itu adalah ancaman bagi masyarakat," ujarnya.
Sutrisno menambahkan, selain gangguan keamanan karena bentrok yang terjadi antara dua OKP tersebut, gangguan-gangguan lain yang diciptakan oleh mereka juga muncul setiap harinya ditengah masyarakat. Salah satunya yakni pungutan liar para anggota berseragam OKP terhadap para pelaku usaha dengan istilah "iuran keamanan". Ketakutan yang mereka ciptakan bagi pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan "iuran keamanan" itu membuat masyarakat dengan keterpaksaan akan memenuhi permintaan mereka.
"Pertanyaannya yang muncul apakah Polisi tidak bisa memberikan keamanan kepada masyarakat, karena polisi itu institusi yang diberi wewenang menjaga kamtibmas, termasu dibekali senjata api sebagai perlengkapan mereka," ungkapnya.
Dalam kondisi seperti ini, Sutrisno menyimpulkan para OKP ini memang "dimanfaatkan" oleh oknum-oknum tertentu pada institusi resmi penjaga kamtibmas demi keuntungan pribadi mereka. Dan disadari atau tidak, situasi seperti inilah kewibawaan polisi menjadi sangat rendah dimata kader-kader hingga petinggi OKP.
"Karena setoran selalu mereka berikan. Bagaimana mungkin kita akan menghargai orang yang setiap saat kita beri suap. Ini hal yang harus dipikirkan oleh semua. Copot saja Kapolres maupun Kapolda yang tidak mampu mengatasi persoalan seperti ini," demikian Sutrisno.[rgu]
KOMENTAR ANDA