Hengkangnya Ford dari Indonesia lebih dikarenakan iklim investasi dan perekonomian Indonesia yang mulai mengkhawatirkan. Lebih kepada outlook ekonomi Indonesia yang buruk. Ini pertanda tidak baik bagi investasi di Indonesia dan mencerminkan keadaan ekonomi yang suram kedepan jika tidak segera diatasi. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir melalui rilisnya, Kamis (28/1)."Selama ini rekomendasi komisi-komisi di DPR rata-rata tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Padahal dalam skala bernegara pemerintah dan DPR sama-sama punya tanggung jawab membela negara, terkait kondisi ekonomi yang melemah," katanya.
Hengkangnya Ford dari Indonesia merupakan sinyal semakin memburuknya kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan tanda-tanda krisis ekonomi akan menghampiri Indonesia. Termasuk global effect juga menekan kita. Banyak negara tujuan export Indonesia mengurangi belanja, sementara arus export barang tidak kunjung menguat.
Indikasi melemahnya perekonomian nasional terlihat saat banyaknya perusahaan- perusahan dan industri yang tutup di tahun 2015 di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK.
Beberapa indikasinya bisa dilihat antara lain turunnya daya beli masyarakat, merosotnya nilai tukar Rupiah atas Dollar, biaya operasional perusahaan bengkak karena kenaikan bahan baku dan menurunnya permintaan sumber daya alam seperti batu bara karena perlambatan ekonomi global termasuk China.
Berikutnya adalah eksodus perusahaan besar di Indonesia yang ditutup atau dipindah ke luar negeri di tahun 2015 antara lain 27 perusahaan tekstil & produk tekstil, 125 perusahaan pertambangan batubara di Kalimatan Timur, 11 perusahan di Batam di bidang galangan kapal, elektronik dan garmen.
Belum lagi Chevron Indonesia sedang mempertimbangkan PHK 1700 an orang, Commonwealth confirm layoff 30-35% karyawan, ANZ Bank, Citibank Indonesia juga bakal layoff, bahkan United Tractors (Grup Astra) sudah menawarkan karyawannya untuk resign dengan pesangon.
Di samping itu banyak perusahaan kecil, menengah yang tutup tanpa melapor ke Disnakertrans atau instansi terkait sehingga tidak tercatat.
Dengan berlakunya pasar bebas ASEAN (MEA) ini tentu industri dari negara tetangga termasuk tenaga akan membanjiri Indonesia dan akan mempersulit kembali tenaga kerja Indonesia karena tenaga kerja tetangga yang masuk rata rata tenaga terampil.
Ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sumber daya manusia kita harus bener benar di siapkan untuk menghadapi pasar bebas ini termasuk infrastruktur dan suprastruktur perekonomian nasional.
"Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri ditengah serbuan global," demikian Hafiz Thohir.[rgu]
KOMENTAR ANDA