Keputusan Mahkamah Partai Golkar membentuk Tim Transisi yang dinakhodai Jusuf Kalla dengan 11 kader senior nampaknya tidak menyudahi konflik di internal partai beringin."Kader Partai Golkar daerah menilai Tim Transisi yang telah diperkuat oleh SK Menkumham RI pada tanggal 27 Januari 2016 dibentuk hanya pengejawantahan kepentingan sekelompok orang bukan solusi penyelesaian dualisme kepeimimpinan di Partai Golkar," kata panitia deklarasi Partai Golkar Indonesia, Yamin Luther dalam rilisnya, Kamis (28/1).
Justru ia menilai Wapres JK asyik memainkan peran tunggal untuk menguasai Partai Golkar tanpa memikirkan nasib kader di daerah. 100 persen, kata dia, tindakan-tindakan JK menabrak kaidah hukum dan keputusan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Partai Golkar.
Itu dilakukan JK mulai dari menghidupkan hasil Munas Riau yang sudah habis masa berlakunya sampai rencana rekonsiliasi mulai dari kota/kabupaten.
"Itu sama saja membuat kegaduhan baru dan perkelahian berdarah sesama kader Golkar di kota/kabupaten," kritiknya.
Untuk menyelamatkan Partai Golkar, jelas dia, 520 DPD yang sudah berdiri berdasarkan SK Menkumham atas kepengurusan DPP hasil Munas Ancol akan mendeklarasikan PGI dalam waktu dekat.
"Persiapan deklarasi sudah mencapai 80 persen dan Partai Golkar Indonesia telah mengakomodir para pinisepuh, kader potensial, pemuda/i, purnawirawan TNI/Polri dan purnabhakti PNS yang selama ini ditinggalkan sebagai kekuatan baru untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar," klaimnya.
Deklarasi, lanjut Yamin akan dilakukan 10 hari ke depan dengan didahului ziarah ke makam sesepuh dan pendiri Golkar serta mantan ketua umum Golkar di antara Soeharto, Suhardiman, Sugandi, Isman, Jendral A.Yani dan Sudharmono.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA