
"Ini masih rapat, belum ada jadwa,"kata Ketua KPU Simalungun, Adelbert Damanik, Selasa (26/1).
Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea mengatakan salinan putusan MA tersebut sudah diterima oleh KPU Simalungun. Dengan demikian, putusan MA tersebut dipastikan akan dilaksanakan oleh jajarannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan FKPD di Simalungun. Koordinasi ini penting untuk membicarakan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara, kesiapan anggaran, kesiapan logistik, kesiapan penyelenggara ditingkat KPPS dan juga kesiapan pengamanan.
"Harus dilihat juga apakah logistik yang kemarin masih bisa dipakai atau tidak, termasuklah mengenai anggaran yang dibutuhkan dan kesiapan jajaran ditingkat KPPS," ungkapnya.
Secara khusus mengenai kesiapan KPPS, Mulia mengatakan hal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, honor penyelenggara ditingkat TPS ini sudah diserahkan sebelum Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Dengan demikian, KPU Simalungun perlu mencermati apakah jajaran mereka ditingkat KPPS tersebut masih memenuhi syarat untuk dipakai menyelenggarakan pemungutan suara atau tidak.
"Harus diperhatikan juga apakah mereka masih memenuhi syarat atau tidak," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA