Hinca Panjaitan: Menteri Rizal Ramli Perlu Perhatikan Ini Agar Sukses Benahi Danau Toba

Politisi asal Sumatera Utara, Hinca Panjaitan mendukung kerjasama yang dibangun oleh 5 kementerian untuk membangun Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia tahun 2016. Menurutnya kerjasama yang digagas oleh Menteri Rizal Ramli tersebut sangat penting mengingat pembangunan Danau Toba tidak dapat dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pemerinta pusat.

Selain terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rizal dan kementerian lainnya tersebut, Hinca meminta agar 7 Kepala Daerah (Kdh) diseputar Danau Toba juga menunjukkan dukungannya dengan duduk bersama mendukung program tersebut.

"7 Kdh harus duduk bersama membuat terobosan bersama mengenai apa yang harus mereka kerjakan untuk mendukung program memajuan Danau Toba ini," kata Hinca yang juga menjadi salah satu inisiator Danau Toba masuk Global Geopark Network (GGN) tahun 2015 lalu, Selasa (26/1) kepada medanbagus.com.

Belajar dari pengalamannya saat berupaya meloloskan Danau Toba dalam GGN tahun 2015 lalu, terdapat berbagai pengalaman "pahit" yang menurut Hinca harus menjadi perhatian Rizal Ramli dalam menjalankan programnya. Salah satunya yakni minimnya dukungan dari pemerintah kepala daerah pada kabupaten/kota di seputaran Danau Toba dan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap hal serupa tidak terulang agar pembenahan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional segera terwujud.

"Mereka (7 kdh) harus sedikit di paksa, terutama Gubernur Sumatera Utara yang belum maksimal dan terkesan enggan bekerja keras memajukan Danau Toba. Itu pengalaman saya sudah cukup pahit menunggu Pemprovsu turun serius," ungkapnya.

Diketahui Menteri Rizal Ramli menggagas pembenahan Danau Toba dengan melibatkan 4 kementerian lain seperti  Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menkopolhukam. Salah satu gagasan yang dibuat yakni dengan mengusulkan pembentukan badan otorita danau toba dengan melibatkan 5 kementerian tersebut untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

Upaya ini sendiri berpotensi dibayangi kegagalan pembenahan Danau Toba seperti yang digagas oleh sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara untuk meloloskan Danau Toba dalam GGN selaku jaringan dunia yang didukung UNESCO pada 2015 lalu.[rgu]