Pemerintah Daerah (Pemda) di seputaran Danau Toba harus berperan aktif mensosialisasikan rencana Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli untuk membenahi Danau Toba sebagai salah satu destinasi unggulan wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Sumatera Utara, RE NainggolanSalah satu kunci suksesnya program pembenahan Danau Toba dengan membentuk badan otorita danau toba menurutnya yakni dengan tingginya pemahaman masyarakat mengenai berbagai sisi positif yang akan mereka dapatkan nantinya.
"Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya kepada medanbagus.com beberapa waktu lalu.
RE Nainggolan yang merupakan salah satu inisiator Danau Toba masuk dalam Global Geopark Network (GGN) tahun 2015 lalu ini menjelaskan, secara umum penanganan Danau Toba dibawah satu manajemen akan membuat penanganannya menjadi lebih fokus. Empat kementerian lain yang digandeng oleh Menteri Rizal Ramli seperti Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menkopolhukam tidak akan mengalami miss match dalam pembenahannya karena mereka akan diarahkan bekerja sesuai tupoksi masing-masing.
"Contoh misalnya kementerian PU membenahi jalan, kementerian lingkungan hidup mengkaji limbah dan menteri pariwisata menghidupkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kegiatan wisata setiap tahun. Ini tentu akan membuat tingkat kunjungan menjadi terdongkrak, dan masyarakat disana yang secara langsung dapat merasakan manfaatnya itu semua," ujarnya.
Intinya menurut RE Nainggolan, keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat ini harus didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 7 pemerintah daerah yang berada diseputaran Danau Toba seperti Pemkab Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Taput, Humbahas, Dairi, dan Karo.[rgu]
KOMENTAR ANDA