Perseteruan Antara BUMN Marak, Menteri Rini Layak Didepak

Presiden Joko Widodo punya alasan kuat mendepak Rini Soemarno dari Kabinet Kerja. Nyata betul kebijakan Rini sebagai Menteri BUMN tidak bisa padu dan seirama dalam mensukseskan program Presiden Jokowi seperti tertuang dalam Nawacita.

"Rini Soemarno tidak layak lagi dipertahankan sebagai menteri BUMN dan harus segera diganti dan jangan dipindah posnya ke kementerian lain," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, dalam keterangannya (Senin, 11/1)/

Setahun lebih memimpin Kementerian BUMN, sebut Ferdinand, Rini berprestasi buruk. Dia antara lain mendiamkan BUMN tidak sehat karena tidak punya nilai dan hanya fokus pada BUMN besar yang nilai kapitalnya besar.

"Di era Rini sekarang, BUMN banyak yang terbengkalai dan tidak terurus. Banyak BUMN dibiarkan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki kinerja dengan mengganti jajaran direksi yang memang tidak mampu membangkitkan perusahaan," katanya.

Selain itu, di era Rini, yang paling parah adalah maraknya perseteruan antara BUMN. Dia mencontohkan Pertamina berseteru dengan PLN terkait harga uap panas Geothermal dan terkait niaga gas. Dan anehnya, Rini sebagai Menteri BUMN lebih berpihak pada hal-hal yang merongrong nilai-nilai positif dan kebaikan Negara.

Untuk perseteruan Pertamina dengan PGN tentang niaga gas, Rini sangat berpihak pada PGN yang jelas-jelas sahamnya 43% milik asing. Rini juga mendukung PGN untuk mencaplok Pertagas, anak usaha Pertamina yang sedang sehat dan sahamnya 100% milik negara. Padahal, kata Ferdinand, mestinya PGN dibubarkan dan dimerger menjadi anak usaha Pertamina dengan terlebih dulu mem-buy back saham asingnya.

"Demikian juga perseteruan antara Pertamina dengan PLN, seolah Pertamina disalahkan dengan mematok harga uap panas padahal mestinya ini murni bisnis. Pertamina tentu punya hitungan sendiri yang didasari hitungan supaya tidak rugi, sementara PLN seolah menjadi otoriter dalam posisinya sebagai off taker energi listrik.

"Rini benar-bebar berpihak pada yang tidak baik dan tidak benar. Belum lagi kebijakannya yang bersyahwat tinggi mengutang ke luar, ini tentu sangat tidak sehat bagi masa depan BUMN kita. Dari sedikit catatan ini kita simpulkan Rini memang tidak layak lagi dipertahankan sebagai mentri BUMN," tukasnya.[rgu/rmol]