Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melansir kinerja kementerian/lembaga negara. Salah satu yang diaudit adalah lembaga yang terkait dengan sistem peradilan. Dalam data yang dikutip dari website Kemen PAN RB, Senin (4/1/2016), lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat ini mengantongi nilai 73,73 dengan predikat BB. Di susul dengan Kementerian Hukum dan HAM diperingkat 31 dengan nilai 58,32 dengan predikat B.
Kepolisian sebagai pintu pembuka sistem peradilan menduduki posisi ke-36 dengan nilai 68,04 dengan predikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari sistem peradilan menempati urutan ke-51 dengan nilai 64,04 dengan nilai B. Sedangkan pengawas dunia peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY) menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07 dengan nilai B.
Nah, di posisi buncit untuk lembaga peradilan diduduki Kejaksaan Agung yang menduduki peringkat ke-86 dengan skor 50,02 dengan predikat CC
"Jadi, seolah akuntabilitas ini ada kaitan dengan reshuffle. Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas kami dengan isu reshuffle, kami dasarnya undang-undang dan instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KemenPAN RB, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (4/10).[rgu]
KOMENTAR ANDA