
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, terdapat beberapa modus yang dilakukan para calon kepala daerah untuk membayar sponsor tersebut.
"Misalnya, kami duga mereka akan bayar itu sponsor lewat APBD, kasih jatah proyek. Atau lewat perizinan Sumber Daya Alam (SDA)," terang dia saat dihubungi, Minggu (3/1).
Dukungan sponsor tersebut diduga tidak cuma-cuma, melainkan ada komitmen yang mengiringinya. KPK mengendus dugaan sponsor itu ketika menganalisa laporan harta kekayaan para calon.
Berdasarkan hasil temuan KPK, banyak calon yang ternyata memiliki harta minim, namun berani maju di Pilkada 2015.
"Nah kami mau potong itu lewat regulasi Mendagri. Misalnya, APBD kita mewajibkan semuanya Pemda instal e-budgeting. Jadi APBD itu jelas tuh Musrembangnya di kampung mana," demikian Pahala.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA