Kebijakan Menteri Susi Bangun Kebencian Pada Jokowi

Peraturan Pemerintah Nomor 75/2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan marak ditentang. Kebijakan yang digalang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu memunculkan pertanyaan besar karena merugikan nelayan dan pengusaha ikan, terutama adanya moratorium perizinan usaha perikanan tangkap.

"Bagaimana proses bahan PP yang diajukan Susi tega menaikkan pajak dibidang perikanan sampai sebesar seribu persen," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/12).

Menurutnya, jika PP itu dijalankan maka besar efek negatif bagi nelayan dan bisa mematikan industri perikanan. Diprediksi secara cepat kebijakan itu akan membangun rasa kebencian masyarakat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mengapa mereka sampai tidak bisa mengimplementasikan penyerapan APBN. Toh kan Susi yang mempersiapkan segala hal terkait program dan proyek KKP yang harus dibiayai APBN. Jadi kalau tidak terserap itu salah Susi," jelas Junisab.

Di sisi lain, yang menjadi pertanyaan adalah adanya rencana Menteri Susi untuk mengembalikan uang APBN yang tidak terserap sekitar Rp 2 triliun kepada negara.

"Padahal Itu bukan penghematan. Artinya, Menteri Susi sudah menjilat ludahnya sendiri," ujar Junisab.

Dia menduga, Menteri Susi akan kembali memainkan peran dengan model pembentukan opini. Dengan membungkus pengembalian dana Rp 2 triliun lebih baik tidak terserap dan dikembalikan ke negara daripada sia-sia sehingga menjadi hutang negara. Hal itu akan menjadi tamengnya di hadapan Presiden Jokowi.

"Saran kami, jangan sampai Presiden dan rakyat dikelabui. Pengemballian itu adalah anomali berbanding terbalik atas perencanaannya. Itu bukan prestasi," ucapnya.

Lebih jauh, kata Junisab, PNBP KKP sangat rendah bahkan lebih rendah dalam 10 tahun terakhir.

"Kami hanya mau katakan mengapa Susi mengejar peningkatan APBN KKP namun kemudian mengembalikan Rp 2 triliun," ujarnya.

Bila ditarik kesimpulan maka muncul pertanyaan siapa yang salah, Menteri Susi sebagai perencana dan pengguna anggaran KKP atau malah justru rakyat yang salah.

"Mungkin jawabannya kalau diopinikan oleh Susi, bisa jadi dia yang terbaik," sindir Junisab. [hta/rmol]