Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengakui, bahwa secara umum serapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprov Sumatera Utara (Sumut) masih kurang memuaskan."Setelah akhir tahun ini akan segera saya evaluasi di beberapa satuan kerja yang dianggap belum maksimal dalam penyerapan anggaran dan kinerja," ujar Erry menjawab wartawan usai acara penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Sumut di Aula Martabe lantai II Kantor Gubsu, Jumat (18/12).
Erry menyebutkan serapan anggaran Pemprovsu terhitung 30 November 2015 masih 70 persen. Dimana didalamnya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nilainya cukup besar.
"Tapi ternyata masih terkendala, karena masih menunggu evaluasi P-APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Erry meyakini setelah dana BOS disalurkan, maka dapat meningkatkan serapan anggaran secara signifikan."Disamping itu proyek-proyek pembangunan juga memasuki tahap akhir, tentu juga banyak dilakukan pembayaran-pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan. Tentu kita harapkan paling tidak sampai akhir tahun ini bisa mencapai 95 persen lebih," ujarnya.
Apalagi, ditambahkan Erry, jelang akhir tahun ini beberapa SKPD masih melakukan pembayaran atas sejumlah program dan kegiatan pembangunan. "Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang mereka bayar diakhir tahun," imbuhnya.
Erry juga mengakui, jika persoalan hukum yang terjadi saat ini di Sumut, menjadi penyebab terhambatnya program dan kegiatan pembangunan disejumlah SKPD. "Dampak sih pasti ada ya, tapi show must go on saja, kita harus tetap laksanakan program yang sudah kita kerjakan," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA