DPRD Medan Desak Pemko Tutup Toko Modern Tanpa Izin

Menjamurnya gerai toko modern di kota Medan menjadi pembahasan serius Komisi C DPRD Medan. Komisi yang membidangi perekonomian itu sepakat supaya Pemko Medan bertindak tegas menutup gerai Indo Mart, Alfa Midi, Alfa Mart dan sejenisnya jika tidak memiliki izin.
 
Pasalnya, kata Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean, selain merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak memiliki izin. Keberadaan toko modern itu juga sudah meresahkan para pedagang kecil usaha kelontong. Sehingga banyak usaha kelontong milik warga kini terancam gulung tikar.
  
"Kita desak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menutup usaha toko yang tidak memiliki izin. Kita menduga ada oknum yang diuntungkan dengan kondisi seperti saat ini, sehingga ada pembiaran. Pada hal sudah jelas Pemko Medan kebocoran PAD bahkan masyarakat pedagang kecil sudah dirugikan," tegas Anton Panggabean saat menggelar pembahasan R-APBD Pemko Medan 2016 di ruang komisi C bersama Disperindag kemarin.
 
Respon tegas juga ditunjukkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Zulkifli Lubis dan anggota komisi C lainnya, Hendra DS dan Kuat Surbakti. Mereka mendorong agar Disperindag memberikan sanksi tegas dan selanjutnya penataan.

"Saat ini terbukti pendirian toko modern tidak beraturan, bahkan kehadirannya menjadi problem serius di masyarakat. Ini menunjukkan kinerja Disperindag sangat lemah melakukan pengawasan," ujar Hendra dan Zulkifli.
 
Bahkan kata Hendra, untuk saat ini diprediksi jumlah toko gerai modern di kota Medan sekitar 800 unit. Namun pun demikian, Hendra mendesak agar Disperindag mendata keseluruhan berikut yang tidak memiliki izin.

"Kita harapkan Pemko Medan harus bersikap tegas dan menjadi perhatian serius," ujar Hendra lagi.
 
Untuk itu kata Ketua Komisi C Anton Panggabean, pihaknya akan memanggil pihak Disperindag, BPPT dan seluruh manajemen pemilik gerai toko terkait persoalan pelanggaran izin. Bahkan, disinyalir toko modern dimaksud ada menjual barang yang kadaluarsa.

"Maka harus ditutup, sudah tak ada peningkatan PAD, masyarakat pedagang kecil juga dirugikan," terang politisi Demokrat ini.[rgu]