Sangat rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Medan yang tidak sampai 30 persen itu menimbulkan kecaman terhadap kinerja KPU Medan. Setelah Ketua Gerindra Medan, Boby O Zulkarnain yang meminta agar Kejari mengusut penggunaan anggaran KPU, fakta teranyar, ternyata bahan bahan sosialisasi yang telah tercetak tidak tersebarkan. Pantauan wartawan, Kamis )10/12) di kantor KPU Medan, tepatnya di bagian belakang, di depan ruang Bagian Keuangan bertumpuk bahan sosialisasi Pilkada Medan. Tidak ketahui pasti berapa nilai anggaran untuk mencetaknya.
Dalam bahan sosialisasi berbentuk brosur persegi panjang itu, berisi ajakan kepada masyarakat untuk memilih pada 9 Desember 2015. Di samping itu termuat pula gambar kelima komisioer KPU Medan, yakni Yeni Chairiah Rambe, Irwansyah, Edi Suhartono, Pandapotan Tamba, dan Agussyah Damanik. Sedangkan di baliknya terdapat tulisan "Jangan Sia-siakan Hak Pilihmu!" dilengkapi gambar kartun perempuan dan lelaki.
Sewaktu wartawan mengamati tumpukan barang sosialisasi yang mencapai ratusan lembar itu, datang Sekretaris KPU Medan, H Maskuri. Dia menyuruh salah seorang petugas yang akrab disapa Agus untuk menyimpan tumpukan barang sosialisasi itu. Menurutnya, tumpukan yang jumlahnya mencapai ratusan itu untuk barang butkti pengadaan. Dia juga mengatakan, bahan sosialisasi itu tidak mungkin lagi dibagi, karena sudah terlambat.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan pasangan calon wali kota Medan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma (REDI), Bobby Oktavianus Zulkarnain, juga tidak bisa menyembunikan kekesalannya atas buruknya kinerja KPU Medan.
"Kami kecewa dengan KPU atas tingginya tingkat golput hari ini. Masih banyak cara yang bisa diperbuat agar masyarakat mau menggunakan hak pilihnya. Tapi itu tidak dilakukan," ujar Bobby di Kantor KPU Medan, Rabu (9/12).
Bobby menilai, dengan anggaran yang cukup besar yang mencapai Rp 56,6 miliar, KPU Medan harusnya mampu meminimalisir tingkat golput. Atas kondisi ini, ia pun mendesak penegak hukum agar mengusut pengguanaan anggaran di KPU Medan.
"Kami lihat alokasi dananya cukup besar. Bahkan terbesar di Sumut. Tapi mana hasilnya? Kami minta pihak Kejari maupun penegak hukum lainnya agar mengusut anggaran itu. Karena ini adalah kegalalan. KPU terlalu muluk-muluk memprediksikan 70 persen masyarakat akan memilih. Faktanya 30 persen pun enggak ada," katanya.[rgu]
KOMENTAR ANDA