Jaringan Aliansi Laksanakan Hak Azasi Manusia (JALAN HAM) mengatakan hingga saat ini negara masih absen dalam melakukan penegakan HAM di Indonesia. Pernyataan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (10/12).
Tidak tuntaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada zaman dahulu menurut mereka diperparah dengan semakin menjamurnya pelanggaran-pelanggaran HAM belakangan ini seperti pelanggaran seperti pelanggaran sistem pengupahan, pemberangusan serikat pekerja, kriminalisasi terhadap petani dalam konflik dengan mafia tanah dan beberapa kasus lainnya.
"Di Sumatera Utara sangat banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai dan bahkan semakin tidak jelas penyelesaian kasusnya," kata koordinator kasi Ronald Syafriansah dari KontraS.
Ronal menjelaskan di Sumatera Utara kasus pelanggaran HAM didominasi konflik agraria antara mafia tanah dengan warga yang melibatkan aparat penegak hukum seperti TNI/Polri. Dalam beberapa kasus menurut mereka, institusi TNI maupun Polri kerap melakukan pelanggaran HAM terhadap para petani yang mempertahankan lahannya dari para mafia tanah. Untuk itu mereka meminta agar pemerintah leih jeli dalam menyikapi permasalah HAM yang terjadi.
"Tangkap dan adili mafia tanah di Sumatera Utara,"ungkapnya.
Aksi dami ini mereka gelar dengan meletakkan berbagai spanduk berisi tuntutan agar persoalan HAM dituntaskan di Indonesia.[rgu]
KOMENTAR ANDA