Petani Karet dan Sawit Klenger, Pemerintah Tutup Mata?

Harga karet dan sawit yang rendah, tidak menolong para petani untuk bisa bertahan hidup. Peran dan fungsi pemerintah dalam melindungi mereka kian jauh dari harapan masyarakat.

Pemerintah dianggap sudah tidak mau peduli dengan nasib petani. Padahal, pada pilpres lalu mereka berbondong-bondong mendukungan dan menggantungkan harapannya kepada calon Presiden Joko Widodo. Hal ini dinyatakan Koordinator Umum Jaringan Rakyat Indonesia (Jarindo), Naftali Hariando.

Sejauh ini, Jokowi dinilai tak punya tindakan konkrit melindungi para petani karet dan sawit dari gempuran kebijakan yang mempersulit mereka. "Selama satu tahun ini, petani karet, sawit dan rakyat kecil yang mengolah lahannya sendiri sudah klenger. Harga karet yang dijual petani sangat rendah," cetusnya.

Harga sawit milik petani pun, lanjutnya, tidak dapat diharapkan mampu menopang kehidupan petani dan keluarganya sehari-hari. Semakin terasa, pemerintah tidak pro kepada petani.

Bukan hanya urusan harga kedua komoditas ini, menurut Naftali, yang terjun bebas. Regulasi pemerintah pusat maupun daerah pun dia nilai sangat pro asing. Buktinya, izin perusahaan asing yang dilegalkan melalui perizinan pemerintah ternyata sudah menguasai lahan-lahan petani dalam skala luas. Selain itu, penetapan harga komoditas pun dimonopoli para pengusaha asing yang berkolaborasi dengan pemerintah itu.

Naftali mengingatkan, sisi regulasi, pemerintah dinilainya tidak pro petani. Pengendalian harga sawit dan karet, pemerintha juga tidak bisa mengendalikan agar pro petani. Demikian juga perizinan dan penguasaan lahan, pemerintah sangat kasat mata lebih pro perusahaan-perusahaan asing yang memonopoli.

"Apalagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk petani sawit dan petani karet? Petani dihabisi lahannya, diambil alih oleh perusahaan-perusahaan asing," tegasnya.

Pria kelahiran Kalimantan Barat ini mencontohkan, saat ini di wilayah advokasi Jarindo di Kalimantan, telah marak perusahaan-perusahaan asing yang menguasai lahan. Perusahaan-perusahaan itu, lanjut Naftali, mengendalikan luas lahan yang bisa dikelola petani Indonesia.

Selain itu, mereka juga mengendalikan dan membuat harga sawit dan karet sesuka hati demi keuntungan perusahaan mereka sendiri, tanpa peduli kehidupan petani Indonesia.  [hta/rmol]