Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, jika ada calon bupati (cabup) tersandung hukum sebaiknya kepersertaannya dikaji ulang karena berpotensi konflik pascapemilihan.Misalnya, yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Calon Bupati Banjar Fauzan Saleh, telah diputuskan status tersangka oleh Mahkamah Agung terkait korupsi dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Kalau calon berstatus terpidana atau narapidana dan tidak dibatalkan, maka sangat mencederai integritas dan merusak kredibilitas pemilu kita,” ujar Titi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (08/12).
Titi menegaskan, terkait kasus cabup di Kab. Banjar, harus segera dibatalkan dan diumumkan secara luas kepada publik. Pasalnya, kata dia, sangat potensial menimbulkan konflik di masyarakat.
Dasar hukum pembatalan calon itu, lantaran tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015.
"Akibat ketidakpastian hukum peserta pilkada dan peluang munculnya provokasi dari oknum tidak bertanggung jawab," ucap dia.
Diketahui, ada salah satu cabup di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang kini berstatus terpidana. Dia dijatuhi pidana oleh majelis kasasi Mahkamah Agung dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun atas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) 2010 yang diputuskan pada 10 November 2015 oleh Hakim Agung Dr Krisna.
ekadar diketahui, saat ini Fauzan Saleh, yang juga mantan Wakil Bupati Banjar, tengah berkompetisi sebagai calon bupati Banjar pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015.
Titi menilai, adanya putusan itu mestinya menjadikan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Seharusnya, KPU Kabupaten mestinya segera menganulirnya.
"Jika ini dibiarkan tanpa putusan KPU Banjar untuk menganulir, maka pilkada Kab Banjar bisa dianggap cacat hukum, karena diikuti oleh seorang terpidana," tukas dia.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA