
Para nelayan ini ditangkap oleh Polisi Maritim Malaysia pada 21 Juli 2015 lalu dengan tuduhan melanggar batas wilayah dan divonis pada 24 juli 2015 dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda RM10 ribu untuk Nakhoda dan RM 8 ribu untuk anak buah kapal.
"Kami tiga orang ditahan di Penjara Sungai Petani dan 9 orang lagi ditahan di Penjara Seberang Perai," kata Syafrizal di Kantor DPD RI Sumatera Utara, Jalan Gajah Mada No 32 Medan, Selasa (8/12).
Proses pemulangan para nelayan tersebut tidak terlepas dari campur tangan anggota DPD RI asal Sumatera Utara seperti Parlindungan Purba, Dedi Iskandar Batubara, Darmayanti Lubis dan Rijal Sirait yang terus intensif melakukan koordinasi dengan pihak KJRI di Penang Malaysia. Parlindungan Purba bahkan berangkat ke Penang pada 8 Agustus 2015 lalu untuk memastikan mereka dalam kondisi baik dan terus berupaya melakukan langkah-langkah agar masa penahanan mereka dipersingkat.
"Kita tidak melakukan banding, namun syukur dari 6 bulan masa penahanan ternyata mereka dtahan hanya 4 bulan," kata Parlindungan Purba.
Penjemputan para nelayan ini menjadi komitmen dari DPD RI untuk menjalankan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia mengenai zona abu-abu (grey area) pada batas perairan kedua negara yang saat ini masih belum jelas. Dimana nelayan yang masuk ke wilayah tersebut tidak boleh ditangkap oleh petugas dari kedua negara, melainkan hanya boleh didorong untuk menjauh dari batas wilayah mereka.
"Memang tidak ada hak mereka (polisi maritim Malaysia) untuk melakukan penangkapan di wilayah tersebut. Ini harus disosialisasikan kepada para nelayan, sehingga jika suatu saat tertangkap disana maka harus cepat kita berkoordinasi dengan Bakamla agar persoalannya bisa langsung diselesaikan," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA