Empat Kabupaten Ini Masuk Daftar Daerah Tertinggal 2015-2019 di Sumatera Utara

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Dari ratusan daerah yang ditetapkan menjadi berstatus daerah tertinggal, empat diantaranya berada di Sumatera Utara yakni Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Dalam Perpres itu disebutkan, daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah.

"Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal," bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal  dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan: a. indeks komposit; b. nilai selang (range); c. interval; dan/atau d. persentase desa tertinggal pada kabupaten.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015 itu.[rgu]