
Juru bicara Partai Demokrat, Muhri Fauzy Hafiz mengatakan, pengajuan ranperda tersebut dilakukan sebagai salah satu syarat agar dana tersebut bisa masuk menjadi penyerataan modal pada lembaga keuangan milik pemerintah daerah.
"Posnya di kementerian keuangan untuk membantu korban tsunami. Nah salah satu syaratnya agar menjadi penyertaan modal yakni melalui peraturan daerah," katanya, Senin (30/11).
Hafiz menjelaskan, nota kesepahaman untuk pemberian dana hibah tersebut sudah berlangsung pada tahun 2012 silam. Namun penerimaannya belum bisa dilakukan pada saat itu mengingat belum adanya perda yang mengaturnya di pemprovsu. Hafiz tidak membantah kemungkinan adanya persoalan dalam masuknya dana hibah tersebut sebagai pos penyertaan modal, sebab dana hibah lazimnya langsung disalurkan kepada penerima bantuan tanpa melalui pengelolaan dengan sistem bisnis.
"Karenanya menurut saya harus ada juga nanti perda yang mengatur keuntungan dari pengelolaan anggaran itu," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA