MKD Perlu Gandeng Polri dan KPK Usut Rekaman Freeport

Rekaman Freeport yang kini tengah disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki lingkup kerja yang terbatas. Karena itu, sebaiknya MKD segera gandeng Kepolisian dan KPK untuk ikut melakukan proses hukum atas kasus tersebut.

"Kita menghargai proses yang telah dimulai oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekaligus menyadari bahwa lingkup kerja MKD hanya menyangkut masalah etik dari anggota DPR RI, atau dalam hal ini hanya terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto," kata Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 27/11).

Padahal, lanjut Martin, esensi dari rekaman Freeport tersebut lebih daripada sekadar masalah etik. Ada dugaan terjadinya pelanggaran hukum dan konspirasi menjual negara untuk kepentingan Pribadi.

"Kalau hanya masalah etik, maka akan berhenti pada putusan apakah Ketua DPR Setya Novanto melakukan pelanggaran etik atau tidak dan sangsinya apa. Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan tersebut dan apa saja peran dari nama-nama yang terlibat dan disebut dalam perbincangan itu," terang Martin Manurung yang juga Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu.

Pada rekaman perbincangan pertemuan tersebut selain Setya Novanto juga ada Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin dan Pengusaha Migas "R". Selain itu, disebutkan pula nama-nama petinggi negara seperti Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.

"Apalagi kita mendengar juga bahwa durasi rekaman yang lengkap itu sebenarnya 1 jam 27 menit. Rekaman terkait peran Ketua DPR Setya Novanto memang hanya berdurasi 17-18 menit dan itu yang diserahkan kepada MKD. Nah, kita semua belum tahu apa yang terjadi pada durasi lengkap 1 jam 27 menit itu," tegas Martin.

Karena itu, Martin menyimpulkan bahwa pengungkapan secara tuntas hanya bisa dilakukan bila proses hukum juga dilakukan oleh Kepolisian dan KPK.[rgu/rmol]