Langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Perhubungan, memberi bantuan subsidi senilai Rp 30 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menuai kritikan dari kalangan pemerhati kemaritiman. Langkah Jokowi tersebut dinilai ibarat menggarami lautan."Pelayaran Pelni sekian puluh tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan disparitas harga barang di wilayah barat dan timur Indonesia, lalu sekarang diberi subsidi triliunan rupiah dengan target melaksanakan Tol Laut," cecar Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y. Paonganan di Jakarta, Selasa (24/11).
Sementara, lanjut dia, kapal-kapal swasta yang banyak melayani angkutan logistik ke wilayah timur dan tidak mendapat subsidi.
"Lalu apakah mereka bisa turunkan biaya angkut ke sana? tentu tidak. Lalu kapal kapal Pelni yang disubsidi memiliki kemampuan angkut logistik berapa banyak, kemudian ditargetkan mampu turunkah harga barang di timur?," sangsinya.
Ongen, begitu pengamat maritim ini disapa, menegaskan, kebijakan menyubsidi Pelni hingga puluhan triliun rupiah itu jelas pemborosan APBN yang tidak terarah.
"Dari awal saya ingatkan bahwa program Tol Laut itu tidak akan bisa berjalan jika logistik tidak balance, sekuat apa APBN mampu menyubsidi kapal kapal angkutan logistik dari barat ke timur? Ini program tidak masuk akal," tegas Ongen.
Jalan pintas ala jokowi ini, menurut Ongen, kian menunjukkan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak paham kondisi riil wilayah NKRI.
"Seharusnya pahami dulu itu baru susun program, jangan garami lautan. Bangun dulu industri berbasis SDA di wilayah timur supaya logistik balance, otomatis biaya angkut akan murah dan tentu akan membuat harga barang tidak jomplang antara di Barat dan Timur NKRI," tukas Ongen.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA