Lebih kurang satu minggu sejak pengusulan pejabat (Pj) bupati dari Pemprov Sumut belum direspon Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejauh ini dari 14 kabupaten/kota peserta pilkada serentak di Sumut, Pelaksana Tugas Gubsu Erry Nuradi sudah mengusulkan dua belas nama Pj kepala daerah.
Dua daerah lagi yakni Kabupaten Simalungun dan Labuhanbatu Utara (Labura) yang sudah habis periodenisasi kepala daerahnya, masih dirangkap sekretaris daerah (sekda) sebagai Plh bupati. Kita berharap minggu-minggu ini SK (surat keputusan) tentang Pj bupati Labura dan Simalungun sudah turun," ujar Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) dan Kerjasama Setdaprovsu Jimmy Pasaribu, Minggu (15/11).
Dia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui kelambanan turunnya SK Pj bupati ini. Menurutnya aktivitas dan kesibukan Mendagri jelang agenda pilkada serentak 9 Desember mendatang membuat permohonan pihaknya belum direspon hingga kini.
"Ya mungkin karena kesibukan ya. Kita kan gak bisa mendesak-desak begitu, karena sifatnya sebatas mengusulkan," tutur Jimmy.
Namun Jimmy enggan membeber saat disinggung siapa dua pejabat eselon II Pemprovsu yang diusulkan untuk dua daerah tersebut. Apalagi berdasarkan informasi yang diperoleh, mencuat nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Zonny Waldi (Pj bupati Simalungun ) dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Hidayati (Pj bupati Labura) akan mengisi posisi dimaksud.
"Banyak yang kita usulkan. Menurut aturannya setiap daerah kita usul 3 nama. Kita tunggu sajalah ya SK-nya," katanya.
Saat ditanya lagi apakah dua nama itu pantas mengemban amanah sebagai Pj, mengingat rekam jejak dan pengalaman keduanya dinilai mumpuni mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah, Jimmy tak menampiknya.
"Jika melihat (kualitas, kapabilitas dan pengalaman), keduanya memang berpeluang. Ya, berpeluang diantara pejabat eselon II Pemprovsu lainnya. Tapi begitupun kita tunggu SK dari Mendagri," tukasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA