Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle kabinetnya. Namun untuk melakukan itu DPD mengajukan syarat.
"Monggo kalau Presiden Jokowi mau reshuffle kabinet. Bagi DPD tak masalah itu hak prerogatif Presiden," ujarf anggota DPD Parlindungan Purba dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertema 'Mungkinkah Kabinet 100% Jokowi' di resto Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Minggu (15/11).
Namun, pihaknya mewanti-wanti agar reshuffle jilid dua nanti tidak semata-mata didasarkan popularitas tokoh dan kader partai politik saja. Tapi juga dengan mempertimbangkan tokoh yang dijadikan menteri kredibel, memiliki kemampuan dan memiliki jaringan yang kuat.
"Kalau yang dipilih karena yang bersangkutan orang yang ngetop saja, kondisi negara terus begini. Jadi sangat diperlukan kemampuan dari seorang Jokowi memilih tokoh yang berisi dan bebas dari intervensi partai," jelas Parlindungan. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA