Pakar otonomi daerah asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut dana bantuan sosial (bansos) harus betul-betul dihapus dari anggaran pemerintah daerah."Ini sudah cukup. Bansos itu bencana sosial menurut saya. Harus dihapus dan diputus. Dananya dialihkan ke anggaran yang lebih bisa dipertanggung jawabkan," kata Wiwik, begitu Siti biasa disapa saat diskusi bertajuk "Bansos - Bancakan Sosial" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Menurut Wiwik, lebih baik anggaran bansos dialihkan untuk dana pelayanan publik baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur dan lapangan kerja.
"Kalau sudah ke pelayanan publik itu tidak ada beban birokrasi, politik dan hukum. Ketiga elemen itu yang selama ini bersekongkol untuk melakukan bancakan pada bansos," kata Wiwik.
Pasalnya, lanjut dia, sejak tahun 2011, otonomi daerah belum begitu maksimal terselenggara, ditambah dengan penyakit bancakan bansos tersebut. Buktinya, indeks kesengsaraan seperti kemiskinan, pengangguran dan fizi buruk malah meningkat.
"Kalau mau benahi otonomi daerah, dana yang diberi wewenang pada daerah diatur agar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bansos tak ada obat lagi. Jangan lah sengaja menabur bencana, sudah ketahuan kok bertahun-tahun bansos ini selalu bermaslah. Ada kepentingan dana untuk kekuasaan disana. Kita sedang bangun dusta sesama kita," demikian Wiwik.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA