Akhir-akhir ini, Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, mulai dari kasus korupsi dan darurat narkoba hingga wacana tentang komunisme (KKN).Hal itu dikatakan Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Ahmad Riduan Hasibuan, Kamis (12/11/2015).
"Kita sedang mengalami darurat KKN, bukan korupsi, Kolusi, nepotisme tapi naik status menjadi Komunisme, Korupsi dan Narkoba. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan Jokowi-JK dan seluruh elemen masyarakat termasuk para aktivis pemuda. Seluruh elemen kenegaraan diminta serius menghadapi permasalahan yang terjadi tersebut," ujarnya.
Dikatakannya, masalah komunisme, kejadian ini seakan ingin diperuncing dengan dibenturkannya persoalan intoleransi keagamaan, termasuk yang terjadi diTolikara dan Singkil.
Anehnya, pemerintah seakan tidak respek dengan persoalan yang sangat mengkhawatirkan ini, dan malah berharap para tokoh muda dan tokoh keagamaan dapat menjadi pengawal di depan berbagai isu penting yang sedang melanda negeri ini.
"Pengadilan rakyat peristiwa 1965 digagas oleh para aktivis HAM. Yang rencananya digelar di Den Haag, Belanda, pertengahan November 2015, adalah percikan semangat yang buruk, justru kita menganggap bahwa mereka ingin menggoreskan kembali luka yang dialami oleh para pahlawan kita dahulu," katanya.
Dia mengungkapkan, dalam kegiatan itu nantinya, banyak pihak menyadari bahwa ada pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini, dengan memasukkan isu 65/30 S PKI dapat mengguncang pancasila secara subtantif dan ini merupakan sikap yang buruk.
"PB PMII mengingatkan agar tidak ada pihak yang ingin merusak sendi kenegaraan. Tidak boleh hidup semangat komunis di Indonesia," tukasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA