Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan hingga saat ini PT Freeport masih tetap ngotot untuk memperpanjang masa kontraknya. Padahal, Indonesia mendapat lebih banyak kerugian dengan kehadiran perusahaan itu di Papua."Tadi dalam pertemuan ada perwakilan Freeport, Senior Vice President dari Freeport McMoran Inc. Tim Russel King. Saya kenal dia beberapa tahun yang lalu, saya bicara halus sekali," kelakar Rizal usai pertemuan dengan delegasi US-Asean Bussines Council di kantornya, gedung BPPT, Jakarta, Kamis (12/11).
Dia menuturkan bahwa sejak dulu setiap rencana perpanjangan kontrak karya perusahaan asing terdapat hal-hal yang aneh. Rizal pun berpesan pada perwakilan Freeport yang hadir bahwa Indonesia ingin agar setiap kontrak asing bisa lebih adil, fair, dan transparan. Belajar dari Freeport, pemerintah bisa menerapkan ke perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.
Kepada pejabat Freeport, Rizal pun menyampaikan pesan bahwa perusahaannya harus memperbaiki cara berbisnis di Indonesia.
"Pada intinya saya katakan, kita belajarlah dari berbagai kesalahan di masa lalu. Bagaimana kita bisa perbaiki," jelasnya.
Pemilik jurus Rajawali Kepret itu menegaskan bahwa Freeport harus mau menaikkan royaltinya untuk pemerintah Indonesia, memperbaiki pengolahan limbah agar tidak merusak lingkungan tanah Papua, serta melepas 30 persen kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia kepada pemerintah dan melakukan hilirisasi mineral di Indonesia.
"Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi barulah pemerintah Indonesia mau memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia. Kami katakan kalau Freeport memenuhi permintaan pemerintah Indonesia, bukan tidak mungkin terjadi kesepakatan," tegas Rizal.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA