Serikat Buruh Dunia Kutuk Tindakan Anarkis Polisi di Jakarta

Organisasi Serikat Pekerja Dunia Internasional Trade Union Confederation mengutuk penangkapan 23 orang buruh dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat (30/10/2015) malam.

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes keputusan pemerintah yang memberlakukan sistem upah minimum baru di negara Indonesia. Sistem baru ini, memberikan pemerintah kekuasaan untuk secara sepihak menetapkan upah minimum. Tidak melibatkan serikat buruh dalam  proses penentuannya.‬

‪Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow, mengatakan, pihak berwenang harus segera melepaskan pekerja yang ditangkap dan menghormati hak mereka untuk mengadakan aksi damai memprotes keputusan pemerintah yang akan menyebabkan kerusakan luas di seluruh negeri. Pekerja di Indonesia sudah menderita akibat situasi ekonomi yang memburuk dan ketidakberpihakan pemerintah.

"Karena pemerintah dari kepentingan bisnis yang kuat dan rakus di Indonesia serta Internasional. Sekarang bergerak untuk menekan upah. Ini akan mengurangi daya beli rumah tangga, menyakiti keluarga dan juga mengurangi petumbuhan ekonomi," ujarnya secara terbuka melalui ITUC Online di Brussels, yang diterima MedanBagus.Com melalui siaran pers, Sabtu (31/10/2015).

‪Dijelaskannya, alih-alih memutuskan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak seperti sebelumnya, sekarang malah diubah berdasarkan formula / GDP inflasi yang tidak akan bisa mencerminkan biaya kebutuhan hidup riil bagi pekerja dan keluarganya.

"Kami-ITUC meminta pemerintah untuk membuka dialog dengan serikat buruh di Indonesia untuk memastikan sistem yang adil daripada satu formula yang hanya akan meningkatkan ketidaksetaraan," tegasnya.

Dia menyebutkan, ‪sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, menerapkan pembatasan pada lokasi demonstrasi, telah diserang hari ini oleh wartawan Indonesia dan lain-lain sebagai pembatasan yang tidak perlu dan langkah kembali untuk demokrasi serta kebebasan berbicara.‬

‪"Indonesia harus menjunjung tinggi dan mempertahankan kebebasan berbicara dan berkumpul, pilar demokrasi, dan menahan diri dari menempatkan pembatasan yang tidak perlu dan otoriter pada mereka," pungkas Burrow.[rgu]