Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal menangani bencana asap. Indikasinya korban yang berjatuhan makin banyak dan jangkauan asap makin meluas bahkan sudah memasuki Pulau Jawa.Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik, Rabu (28/10).
Meski korban banyak berjatuhan dan jangkauan asap makin meluas, sebut Sya'roni, pemerintah tidak jua menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional. Terkesan pemerintah menganggap remeh. Alih-alih itu Presiden Jokowi malah memanfaatkan bencana asap untuk 'mencuri' panggung dengan blusukan ke titik-titik kebakaran hutan.
"Buktinya, blusukan Jokowi hasilnya nol besar. Sebaran asap makin meluas dan korban nyawa juga mulai berjatuhan. Mestinya Presiden Jokowi bertindak tegas seperti yang dilakukan pemerintah Singapura, menarik produk-produk dari perusahaan yang diduga sebagai penyebab kebakaran," imbuh Sya'roni.
Jokowi, masih kata Sya'roni, tidak boleh pandang bulu. Perusahaan apapun yang terbukti membakar lahan harus ditindak.
"Jokowi jangan terbelenggu oleh rasa balas budi, misalnya perusahaan pembakar merupakan donatur kampanye pilpres. Kepentingan publik lebih penting daripada hanya memuaskan donatur kampanye. Kalau pun benar ada aliran dana kampanye pasti tidak ada klausul hitam di atas putih yang membolehkan membakar lahan," katanya mengingatkan.
Menurut Sya'roni, Jokowi harus segera menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional. Jokowi jangan lagi menjadikan bencana asap sebagai area pencitraan. Presiden tidak harus blusukan ke titik-titik api, tetapi yang terpenting adalah menetapkan kebijakan besar untuk menghentikan bencana.
"Penting juga agar Jokowi menindak tegas seluruh perusahaan yang diduga membakar lahan," tukas Sya'roni.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA