Anggota DPR, Sutan Adil Hendra meminta semua pihak tak lagi memperdebatkan pembentukan Pansus Bencana Asap.
Menurut dia, dengan dibentuk Pansus Asap justru membantu pemerintah dalam upaya-upaya pemadaman titik api.
"Tentunya juga untuk menghukum perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, termasuk meminta pertanggungjawaban mafia pembakar hutan dan lahan yang membuat sengsara jutaan rakyat," kata Sutan Adil dalam dialog kenegaraan bertajuk Menanti Akhir Drama Kabut Asap” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
Hasil kerja pansus, kata Sutan, otomatis bisa jadi rekomendasi kepada pemerintah nantinya dalam menindak perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan secara tidak bertanggung jawab.
"Pemerintah malah menuding pansus hanya membuang-buang waktu, padahal pemerintahlah yang melalaikan waktu dalam penanganan kabut asap ini," kritiknya.
Menurutnya, aneh jika pemerintah sampai menolak pembentukan pansus.
Padahal, masih kata dia, DPR hanya ingin mendorong pemerintah melakukan koordinasi yang menyeluruh di lintas departemen secara vertikal sesama kementerian dan horizontal dengan pemerintah di daerah.
Kembali ia meyakinkan, pembentukan pansus asap sangat mendesak karena bencana ini semakin meluas sejak lima bulan lalu.
"Dulu hanya wilayah Sumatera, seperti Jambi, Riau dan Sumsel kini sudah menjalar ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan sudah mulai menyelimuti ibukota Jakarta," kata anggota Komisi X DPR itu.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA