Yusril: RAPBN 2016 Sangat Tidak Realistis

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 sungguh tidak realistis, terutama jika dihadapkan pada perkembangan nyata ekonomi makro.

Hal ini dikatakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. Ia mencontohkan asumsi yang keliru dalam pentapan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan laju inflasi sebesar 4,7 persen maupun angka nilai tukar rupiah yang dipatok Rp 13.400 per USD. Kemudian, dalam menetapkan asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang dipatok sebesar US$ 60/barel dengan lifting minyak 830 ribu barel per hari.

"Bukan saja para ahli ekonomi makro, publik secara umum pun mengetahui angka-angka tersebut di dalam menggambarkan keadaan sebenarnya” ujar Yusril dalam konferensi pers kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Angka nilai tukar rupiah, meski sempat menguat, namun hari ini masih bertengger Rp 13.500 per USD, sementara harga minyak mentah Indonesia per September 2015 masih berada di kisaran US$ 43,13 per barel.

"Sangat berlebihan jika dalam dua bulan ke depan harga minyak mentah di Indonesia dapat langsung meroket di angka 60 dolar per barel. Lalu inflasi per September 2015 yang masih di angka 6,83 persen," jelas mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara ini.

Selain itu, nota keuangan RAPBN 2016 nyaris tidak menggambarkan respon pemerintah atas menurunnya daya beli masyarakat dalam menekan laju inflasi. Padahal di sisi lain, pemerintah ingin meningkatkan sektor perpajakan dalam negeri sebagai target penting sumber penerimaan keuangan negara hingga mencapai angka Rp 1.524,013 triliiun.

"Mustahil penerimaan pajak akan naik sesuai target angka tersebut jika daya beli masyarakat kita terus menurun," sesalnya

Masih kata Yusril, respons pemerintah dalam menaikkan kembali harga jual komoditas pertanian dan hasil perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, contohnya komoditas sawit dan karet rakyat, sama sekali tidak terlihat dalam RAPBN tersebut.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengkalkulasi kembali sehingga postur RAPBN 2016 terlihat lebih rasional dan realistis. [hta/rmol]