Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey akan dilaporkan ke KPK, karena diduga terlibat lagi dalam praktek Mafia Anggaran di pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.Selain Olly, sejumlah politisi DPR dari PDIP dan beberapa fraksi lainnya juga diduga terlibat. Mereka akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Iya Olly Dondokambey Cs akan kami laporkan ke KPK, Senin (26/10),” ujar Direktur Eksekutif Banggar Watch Fahmi Hafel, Minggu (25/10) seperti dikutip dari Kantor Berita Politik Rmol.co.
Sejumlah anggota DPR yang akan dilaporkan karena melakukan praktek Mafia Anggaran di DPR itu berinisial, PDIP (OLD, NS, SHN, WK), PKS (HABA, SKT), Golkar ( ANS, AKOM, MN, RJKI, RBAE), Partai Gerindra (RIZ, BH,WiZ, IBPS), PPP (INR, ID), Partai Demokrat (DUJ, EZA), PKB (HCC, BN), PAN (HJJ, IRS, ANQ), NASDEM (AT, ESR, RC) dan HANURA (DYL).
Dia mengungkapkan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 banyak dijebol oleh para mafia anggaran di DPR. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, hingga berkisar 1042,6 triliun Rupiah.
"Yang terdiri dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, proyek pembangkit listrik, pengadaan alat-alat pertanian dan pupuk, serta Migas (Minyak dan Gas). Semua proyek di sektor tersebut sudah diatur, mulai dari jumlah pagu anggaran dan pemenangnya. Anggota DPR RI yang menjadi goal getter-nya dalam proyek- proyek tersebut, baik untuk pengadaan barangnya dan juga untuk proses pembangunan- nya,” ungkapnya.
Dalam proyek tersebut, terjalin kerjasama yang rapih antara kontraktor, supplier dan petinggi Departemen serta Kepala dinas d idaerah dan Kepala daerah yang dikomandoi oleh konsultan proyek, yang ditunjuk oleh oknum anggota DPR RI yang ada di Banggar (Badan Anggaran) DPR.
"Anggota Badan Anggaran dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai," ujar Fahmi.
Modus lain, katanya, mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.
Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. "Di sinilah perlu semacam sinergi dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR,” ungkap Fahmi.
Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin "sinergi" dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.
Tanpa malu-malu, makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Bahkan, beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung "fee" anggaran. "Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR. Tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan,” pungkasnya. [ben]
KOMENTAR ANDA