Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah sadar bahwa kebakaran hutan yang terjadi kali ini bukanlah kebakaran biasa. Namun diduga karena adanya "desain" dari oknum-oknum yang ingin mengganggu pemerintahan Jokowi."Motivasi 'mendesain bencana' ini adalah masalah politik ekonomi. Lahan yang terbakar sebagian di area perkebunan kepala sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas. Sementara sawit itu akan jadi pesaing jenis minyak nabati lain yang sebagian besar diproduksi oleh negara lain. Karena itu, asing melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Norwegia, berusaha mematikan potensi nasional," katanya dilansir rmol.co(grup medanbagus.com).
Ia juga berharap pemerintah objektif dan jangan asal menuduh apalagi memvonis perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu sebagaimana banyak dilaporkan oleh LSM. Sebab tidak sedikit LSM yang menjadi operator keoentigan asing di Indonesia.
"Yang paling penting justru bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus menimbulkan kebakaran atau bencana lebih luas," sebutnya.
Sebelumnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau mengaku merugi sekitar Rp 7,2 triliun terutama akibat berkurangnya produktivitas, dan bertambahnya biaya operasional akibat asap melanda sejak dua bulan terakhir.
"Asap berasal dari kebakaran lahan dan hutan itu kini lebih besar dari tahun 2014, walaupun hotspot di Riau relatif minim dibandingkan provinsi lain," kata pengurus Gapki Riau, Saur Sihombing, beberapa waktu lalu.
Menurut Saur, kerugian sebesar Rp 7,2 triliun itu juga sudah termasuk rendahnya kualitas buah sawit karena penyerbukan bunga sawit menjadi tidak sempurna akibat asap.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA