Jika membaca rencana pembangunan pertanian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka muncul keraguan bahwa Jokowi-JK bisa memuliakan petani dengan tercapainya swasembada pangan seperti yang direncanakan. Ketua Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyebut berbahaya jika menafsirkan kedaulatan hanya pada upaya peningkatan produksi seperti yang tergambar dalam RJPMN dan rencana program kementerian pertanian.
Menurutnya, kedaulatan pangan esensinya adalah memanusiakan petani dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilki. Seperti alam, sosial, dan budaya tanpa adanya ketergantungan atau pengaturan dari pihak lain seperti pasar, perusahaan, dan lainnya.
"Petani itu sentral pembangunan tidak hanya sebagai mesin produksi yang dipaksa menerima dan memakai banyak input pertanian dan teknologi untuk keberhasilan budidaya. Tapi juga menjadi subyek yang akan menjadi salah satu faktor penentu tercapai atau tidaknya swasembada," ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10)
Dia juga mengatakan selama ini petani hanya menjadi korban dari sistem pembangunan yang dikendalikan pasar. Petani menjadi tergantung pada benih impor buatan perusahaan, padahal di saat bersamaan mereka memiliki benih lokal potensial.
"Petani terus meningkatkan penggunaan pupuk pestisida sintetis pabrik pada saat pupuk masih sulit didapat dan limbah pertanian melimpah. Petani menjadi lemah dan tak berdaya, hasil panen tak seberapa sementara biaya terus meningkat. Situasi ini akan melahirkan keterjajahan petani oleh pihak lain atas hidupnya sendiri dan situasi ini tentu saja bertentangan dengan filosofi dasar kedaulatan pangan." paparnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA