Sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, terkait dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa menguntung koruptor. Termasuk misalnya soal bahwa KPK diusulkan harus meminta izin kepada pengawas bila akan menyadap tersangka korupsi."Ada apa dengan Luhut? Jadi jurubicara koruptor? Kasihan rakyat," kata politisi senior yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 16/10).
Menurut Rachmawati, rakyat selalu dibohongi sejak dari kamoanye. Bahkan Megawati yang disebut-sebut anti KKN Soeharto dan diagulkan saat Reformasi pun pun bisa dikatakan pantas diduga terseret kasus ini.
"Kasus BLBI 600 Triliun berlipatganda dari Soeharto yang Rp 4,4 triliun. Century SBY tidak sebesar mega korupsi. dan dugaan kasus korupsi Jokowi nyaris hilang deteksi dari hiruk pikuk eforia pencitraan," ungkap Rachma.
Rachma pun menilai bila Indonesia sudah menjadi surga bagi koruptor, dan tentu saja memalukan di dunia.
"Empat dari tujuh presidennya terkena skandal korupsi. Tidak salah lagi KPK dibuat ayam sayur. Begitu juga dengan Polri, kejagung yang hanya jadi centeng kekuasaan. Ini bagian dari proxy war, pembusukan dan penghansuran negara. Ayo lawan kejahatan, korupsi dan narkoba. Ini saatnya bela negera," demikian Rachma. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA