Desakan anggota DPR agar KPK memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam kasus suap hakim PTUN Medan dianggap hanya dagelan politik belaka."Kita juga harus bandingkan dengan keadaan lain. Misalnya berkali-kali dalam kasus Anas Urbaningrum, nama Ibas (putra SBY) muncul, diperiksa apa ngga tuh? Kasus Century, bolak-balik disebut beberapa nama, salah satunya SBY, diperiksa ngga? Jadi sudahlah ngga usah bikin dagelan-dagelan. Main politik cari isu yang lain, yang lebih canggih dengan fakta-fakta," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada wartawan, Jumat (9/10).
Margarito menilai, hingga saat ini belum cukup alasan mendesak Surya Paloh melihat "kebiasaan" hukum yang terjadi di Indonesia. Bahkan menurutnya, kepada media, Surya Paloh sudah mengatakan kesiapanya diperiksa KPK.
"Ngga usah lah desak-desak, beliau juga sudah bilang kalau dibutuhkan saya pasti datang. Ngga sembunyi, ngga lari seperti yang lain," katanya.
Lebih lanjut dirinya meminta, politikus Nasdem di DPR seharusnya jangan hanya berdiam diri, partai dan ketua umumnya dicitrakan negatif.
"Saya kira kalau saya jadi orang Nasdem dijelekan dengan cara politik ya dibalas dengan politik juga. Pukul balik, jangan sembunyi," tegasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA