Soal Lahan Eks PTPN II, Perlu Ada Keppres

Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi didesak agar segera menspeed-up Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian lahan Eks HGU PTPN II.‬

‪Hal ini merupakan persoalan yang sangat pelik, berbagai kalangan sempat menyimpulkan, bahwa pelepasan lahan Eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektar tidak bisa diselesaikan steakholder ditingkatan Provinsi Sumut.‬

‪ Kabid V BPN Wilayah Sumut Dharma Galih menegaskan, belum ada sertifikat yang diterbitkan di lahan Eks PTPN II tersebut.‬

Untuk terbitnya sertifikat di lahan tersebut, tambahnya, harus lebih dulu dicoret dari asset. Kalau tidak dicoret kemudian ada sertifikat maka itu pidana

"Kita belum ada menerbitkan satu pun sertifikat di lahan eks PTPN II tersebut. Karena ini masih assetnya PTPN II dan masih menjadi persoalan," katanya kepada wartawan, Jumat (9/10/2015).

Sementara Direktur SDM PTPN II Komaruzzaman menegaskan, pihaknya sangat mengharapkan permasalahan lahan tersebut segera tuntas.‬

"Jika bisa diselesaikan pada level Provinsi Sumut, alhamdulillah. Tapi dengan melihat pengalaman kita yang cukup lama ini, maka harus ditingkatkan ke pemerintahan pusat, bahkan melalui Keppres mungkin akan lebih baik," ujarnya.‬

‪Dia menambahkan, PTPN II tidak akan sungkan melepas lahan Eks HGU mereka, jika solusi penyelesaiannya telah sesuai aturan yang berlaku.‬ "Sepanjang penyelesaian ini sesuai aturan, PTPN II tidak akan sungkan melepaskan lahan ini. Apalagi persoalan ini pun cukup membebani perusahaan (PTPN II) selama ini," pungkasnya.‬

‪Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi, melalui Kabag Kawasan Khusus dan Pertanahan Biro Pemerintahan Setdaprovsu Parlin Hutagaol mengatakan, akan mengadopsi semua masukan floor untuk kemudian disampaikan kepada pimpinannya.‬

"Saya sebagai yang mewakili akan menampung seluruh masukan. Intinya tentang yang disampaikan tentang perlunya membentuk Tim Task Force akan ditindaklanjuti untuk memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Termasuk juga terkait perlunya Keppres sebagai solusi akan kami sampaikan ke pimpinan," ujarnya.[hta]