Senator asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) ikut berperan dalam merealisasikan kebijakan yang dicanangkan oleh Jokowi dalam memberikan kemudahan izin investasi. Salah satu kebijakan terbaru Jokowi yakni kemudahan perizinan investasi yang harus selesai kurang dari 3 jam untuk izin investasi bidang industri."Itu kan teorinya, saya minta agar pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menerjemahkan itu. Kadang ini maunya pusat, kadang dibawah nggak begitu. Tapi ini minimal pemerintah sudah menunjukkan niat baik," katanya, Rabu (30/9).
Parlindungan menjelaskan, salah satu perizinan investasi yang harus didesak yakni investasi kelistrikan. Hal ini mengingat kondisi kelistrikan di Sumatera Utara masih terus menuai persoalan.
"Saya meminta pemerintah pusat mempermudah perizinan investasi kelistrikan di Sumut, tapi ini juga berkaitan dengan pemda khususnya dalam hal pembebasan lahan," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Parlindungan mengaku akan menemui Dirut PLN dan kementerian BUMN untuk membicarakan investasi kelistrikan di Sumut ini. Hal ini menurutnya penting mengingat kebutuhan listrik dengan pasokan yang tersedia di Sumut masih jauh berbeda.
"Saya pikir kebutuhan 1000 MW listrik di Sumut masih perlu," ujarnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA