Paket deregulasi dan debirokratisasi yang diumumkan pemerintahan Joko Widodo kemarin (Selasa, 29/9) dinilai bukan sebagai kunci untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi.
Di dalam paket ekonomi itu, pemerintah memberikan fasilitas khusus kepada investor yang bisa menanamkan modal minimal Rp 100 miliar dan menyerap tenaga kerja minimal 1.000 orang berupa proses izin invetasi selama tiga jam. Sebelumnya proses izin investasi memakan waktu selama 8 hari.
Menurut Direktur Sabang Merauke Institute, Abdullah Rasyid, sepintas paket ekonomi ini terlihat cukup populis dan sangat baik.
Dalam perbincangan dengan redaksi pagi ini (Rabu, 30/9), Rasyid mengatakan, jangan lupa bahwa pertumbuhan ekonomi negara bukan hanya ditentukan oleh investasi. Ada sisi konsumsi masyarakat dan juga belanja pemerintah yang harus diperhatikan.
"Seharusnya Jokowi lebih fokus untuk meningkatkan konsumsi dan belanja, karena ini yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat," ujar Rasyid yang juga Sekretaris Nasional Boemi Poetera.
"Paket deregulasi ini bukan kunci mengatasi krisis ekonomi," demikian Rasyid. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA