
Bentuk andil pemerintah yang dimaksudnya yakni inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam mendukung konservasi terhadap hutan dan juga spesies-spesies hewan terancam punah yang saat ini di Indonesia.
"Saat ini pemerintah dengan mudah mengeluarkan izin pengelolaan hutan dan pembukaan akses jalan pada hutan konservasi, ini salah satu bentuk inkonsistensi pemerintah dalam program konservasi," katanya.
Budi menjelaskan, pemerintah memang memiliki instansi yang bertugas untuk menjaga ekosistem dengan konsep konservasi yakni Balai Besar Taman Nasional. Namun disisi lain keberadaan instansi ini menjadi tidak sinkron dengan kebijakan pada instansi lain yang justru mendapat izin dari pemerintah untuk pengelolaan hutan dan pelepasan hutan. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dimana pemerintah memberikan izin untuk pembangunan infrastruktur jalan yang membelah kawasan konservasi tersebut. Hal ini berdampak secara langsung bagi populasi badak di kawasan tersebut.
"Pada tahun 2006 populasinya ada sekitar 80 ekor disana, saat ini kurang dari 20. Jadi disisi lain pemerintah menyatakan konservasi namun disisi lain pemerintah juga melepas hutan," ungkapnya.
Menurut Budi, pelepasan hutan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih berpengaruh terhadap kepunahan spesies langka seperti Badak dibanding perburuan liar yang juga marak terjadi.
"Kalau perburuan liar bisa ditekan dengan patroli rutin," jelasnya.
Budi berkesimpulan, jika bentuk inkonsistensi ini terus ditunjukkan oleh pemerintah, maka upaya-upaya dari para pegiat konservasi tidak akan memberikan hasil apa-apa.
"Kita hanya akan memperlambat mereka untuk punah, bukan mencegahnya," demikian Budi.[rgu]
KOMENTAR ANDA