Oktober, PLN Dapat Subsidi Hasil Pemakaian Biodiesel

Pemerintah saat ini tengah menggenjot pemakaian bahan bakar dengan biodiesel. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan meningkatkan harga sawit di dalam negeri.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan subsidi biodiesel kepada PT PLN (Persero), selaku penguna biodiesel.

"Sebelumnya selisih harga yang didukung oleh BPDP sawit itu hanya untuk keperluan Public Service Obligation (PSO). Tapi tadi diputuskan mulai 1 Oktober, maka dukungan itu diberikan juga kepada PLN," ujar Bayu  di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/9).

Dukungan tersebut membuat dana subsidi biodiesel naik Rp 500 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Menurut dia, mandatori biodiesel 25 persen yang saat ini dijalankan PLN membutuhkan subsidi.

Dukungan tersebut digunakan untuk membayar selisih harga antara FAME dengan MOPS solar, yang selisih harga keduanya saat ini berkisar Rp 2.500 per liter. Apabila harga minyak dunia tahun depan tetap rendah, sementara harga sawit rebound, maka kebutuhan untuk dana subsidi pun akan meningkat.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan total FAME yang rencananya akan diserap PLN tahun ini sekitar 266.000 kiloliter (KL). Hingga Agustus 2015, realisasi penyerapan mencapai sekitar 150.000 KL.

"Tahun 2016, kami sepakat untuk B30 biodisel. Kami akan serap lebih kurang 1 juta KL. Semoga rencana ini berjalan baik, sehingga harga tandan buah segar (TBS) dari petani perlahan-lahan bisa merangkak naik," kata Sofyan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi  Soetjipto mengatakan Pertamina bakal menyerap biodiesel 1,2 juta KL. Dalam tiga bulan ke depan, Pertamina akan menyerap sekitar 966.785 KL. Sehingga, kata Dwi, setiap bulan Pertamina akan menyerap sekitar 330.000 KL.

"Maka dalam tiga bulan ke depan kita akan mengurangi impor sebesa 360 juta dolar AS. Sedangkan tahun depan, Pertamina bakal melakukan penyerapan 5,14 juta KL, maka kita akan mengurangi impor sebesar 1,9 miliar dollar AS," demikian Dwi

Hari ini, Menteri dan jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian. Rapat yang sudah dimulai sejak pukul 09.15 WIB, dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Agraria Ferry Mursyidan dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Bayu Krisnamurthi serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. [hta/rmol]